Jimly: Nonaktifkan Aceng, Bawa ke Jalur Hukum

1058565-ron-bupati-garut-aceng-hm-fikri--620X310

KOMPAS.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mendorong pihak penegak hukum mengambil tindakan tegas terkait pernikahan kilat Bupati Garut Aceng Fikri dengan anak di bawah umur. Tak hanya itu, Jimly juga mendorong Aceng mundur dari jabatannya hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Tindakan itu jelas melanggar pidana karena menikahi perempuan di bawah umur. Ini tidak hanya sekadar etika, tetapi telah melanggar Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak,” ujar Jimly, Kamis (20/12/2012), di sela-sela acara Silaknas ICMI, di Jakarta Convention Center Senayan. Baca lebih lanjut

Sistem Ganjil-Genap, 2 Kali Dalam Sepekan?

traffic_jamOTOSIA.COM – Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Royke Lumowa dalam keterangannya di Markas Polda Metro Jaya, memberi gambaran bahwa sistem ganjil-genap yang sedang diwacanakan di Jakarta akan efektif dilakukan pada hari Senin dan Jumat. Menurut catatan, kemacetan terjadi pada dua hari tersebut. Baca lebih lanjut

Kepemilikan Asing di Perbankan Tak Jamin Efisiensi

Gambar

UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum jelas memperbolehkan kepemilikan asing di bank nasional hingga 99 persen. Namun, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Dony Abdul Chalid, berpendapat bahwa masuknya kepemilikan asing atau dikenal dengan istilah konsolidasi dalam dunia perbankan Indonesia tidak memberikan efek efisiensi kepada bank terutama dalam waktu jangka panjang. Baca lebih lanjut

Skandal Pembatalan Vonis Mati, Siapa Pihak di Belakang Yamani?

Gambar

Jakarta – Skandal pembatalan vonis mati bos narkoba masih belum berujung. Setelah hakim agung Ahmad Yamani harus dipecat lantaran memalsukan berkas putusan PK terpidana bos narkoba Hengky Gunawan, kini kasus ini masih menggantung.

Sebab dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Yamani menuding pihak di luar majelis PK. Salah satunya, juru ketik sidang PK tersebut, Abdul Halim.

Lalu bagaimana nasib Halim saat ini?

Jubir MA Djoko Sarwoko mengakui bahwa Ahmad Yamani memang bekerja sama dengan Halim terkait pemalsuan berkas putusan tersebut. Tetapi, MA belum bisa memastikan apakah Halim akan dikenakan sanksi atau tidak.

“Izinkan saya besok untuk mengecek badan pengawas MA terkait operator (juru ketik) Halim,” jelas Djoko dalam pesan singkatnya, Selasa (11/12/2012).

Nama Halim sendiri mencuat setelah Yamani menuding Halim untuk menyuruh memalsukan putusan PK terpidana narkoba Hengky Gunawan atas perintah ketua majelis PK yaitu hakim agung Imron Anwari. Djoko mengatakan, tim pemeriksa MA juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Halim terkait kasus pemalsuan berkas putusan tersebut.
Hingga saat ini MA belum mengambil keputusan resmi terhadap nasib Halim.

“Belum ada langkah selanjutnya, mungkin habis MKH ini dulu,” kata Djoko singkat.

Apakah di balik Yamani hanya ada tukang ketik? Dalam kesempatan pembelaan diri di MKH, Yamani membantah mengubah vonis mati yang ‘seharusnya’ 15 tahun penjara menjadi 12 tahun. Yamani menyatakan dirinya melakukan hal tersebut atas perintah Ketua Majelis PK, hakim agung Imron Anwari. Sayang, Imron tak dikonfrontir dalam kesempatan tersebut.

“Jadi saya cuma tanda tangani putusan itu tanpa membaca berapa tahun amar putusan. Dan yang mengantar salinan itu ialah panitera pengganti Dwi Tomo dan operator Halim, mereka bilang ini atas perintah ketua majelis,” jelas Yamani.

Sebelumnya diberitakan, putusan majelis sidang etik MKH bernomor 04/MKH/XII/2012, menjadikan Yamani sebagai hakim agung pertama di Indonesia yang dipecat oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Yamani terbukti bersalah memalsukan berkas putusan PK Hengky Gunawan dari 15 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Kasus ini bermula, saat PN Surabaya memvonis terpidana kepemilikan pabrik narkoba Hengky Gunawan dengan 17 tahun penjara.

Di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Hengky dihukum 18 tahun penjara dan dalam tingkat kasasi MA mengubah hukuman Hengky menjadi hukuman mati. Namun oleh Imron Anwari, Hakim Nyak Pha dan Ahmad Yamani, hukuman Hengky menjadi 15 tahun penjara.

Lantas, siapa yang ada di balik Yamani? Apakah Yamani beroperasi seorang diri?

http://news.detik.com/read/2012/12/12/062953/2116046/10/skandal-pembatalan-vonis-mati-siapa-pihak-di-belakang-yamani?n991102605

KPK Juga Periksa Pegawai PBN di Proyek Hambalang

Gambar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mengawali penyidikan kasus proyek pembangunan sport center Hambalang, Jawa Barat, jilid II dengan sejumlah saksi.

Selain memeriksa Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar, penyidik juga memanggil  Kepala Bagian Persuratan Badan Pertanahan Nasional, Luki Ambar Winarti, untuk diperiksa terkait proyek bernilai Rp2,5 triliun tersebut.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Selasa (11/12/2012).

Luki Ambar Winarti diperiksa sebagai saksi penyalahgunaan kewenangan bekas Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, di proyek Hambalang.

Selain Luki, KPK ernyata juga memeriksa dua saksi lainnya, Syarifah Sofiah selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Didi Nurhadiman selaku Direktur PT Cikaracak Kreasi Sejati.

http://news.okezone.com/read/2012/12/11/339/730406/kpk-juga-periksa-pegawai-pbn-di-proyek-hambalang

Selayang Pandang Sengketa Pajak

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak (WP) tidak sependapat, maka timbullah sengketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak di tahap paling awal adalah pengajuan permohonan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka WP dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh WP dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Penetapan pajak dilakukan oleh DJP melalui proses pemeriksaan, penelitian, maupun verifikasi. Jenis-jenis ketetapan pajak yang diterbitkan adalah: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Di samping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakannya sanksi administrasi yang dapat berupa denda, bunga, serta kenaikan.

Apabila WP ingin mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak harus diajukannya secara tertulis kepada DJP paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirimkannya SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali jika WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Atas keberatan tersebut, DJP akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan keberatan. Pertama, mengajukan surat permohonan keberatan yang telah ditandatangani oleh WP kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga.

Kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan WP dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas. Ketiga, permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak dikirimkan, kecuali WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan pertama sampai dengan ketiga itu, tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Terakhir, keempat, dalam hal WP mengajukan keberatan atas SKP, maka WP wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Perlu diperhatikan bahwa jika permohonan keberatan WP ditolak dan WP tidak mengajukan banding maka WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Selain permohonan keberatan, WP dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. Jika dalam suatu ketetapan pajak ditemukan adanya kekeliruan akibat salah tulis atau salah hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, baik atas permohonan WP maupun secara jabatan, ketetapan pajak tersebut dapat dibetulkan. Ketentuan mengenai berbagai layanan tersebut dapat dilihat lebih lanjut di Situs Pajak pada kanal Belajar Pajak.

Jika kemudian, WP masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka WP masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat Keputusan Keberatan tersebut. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Selanjutnya jika WP masih juga tidak puas dengan Putusan Banding, maka WP masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Permohonan PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

Permohonan PK harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim. Kemudian terakhir, Mahkamah Agung harus mengambil keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima. Dengan demikan jelaslah bahwa sudah ada kepastian hukum yang menjamin hak-hak WP jika ingin mengajukan keberatan, banding, dan/atau PK atas SKP yang diterbitkan oleh DJP. Adil dan melegakan bukan? Bangga bayar Pajak!

Materi Sosiologi Hukum Awal (Pengantar)